Tugas Pengantar Agribisnis II


Tugas Pengantar Agribisnis II adalah untuk menjelaskan peran dan fungsi kelembagaan dalam agribisnis. Dalam post ini ada beberapa artikel tentang kelembagaan dalam agribisnis.

Integrasi Kelembagaan Forum KASS dan Agropolitan

Kinerja Kelembagaan Agribisnis Beras di Jawa Barat

Kelembagaan dalam Sistem Agribisnis

MODEL-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DAN-PENGELOLAAN-KONFLIK-SO

Kajian Kelembagaan Agribisnis_Ikin Sadikin

Penguatan Kelembagaan Petani dan Posisi Tawar

Untuk pembagian kelompok karena jumlah artikelnya hanya ada 6 artikel jumlah kelompok disesuaikan dengan jumlah artikel, sehingga akan ada 6 kelompok. Untuk kelompok silahkan dibentuk bebas. Saya tunggu laporannya hari selasa jam 18.00.

Dosen Pengampu..

 

9 comments on “Tugas Pengantar Agribisnis II

  1. Nama anggota kelompok 6 :
    1. EVI ERISKA (D1B010045)
    2. ZUWAI RIA (D1B010046)
    3. NANDA NOPIA DEWI (D1B010062)
    4. ATIKA NOVERLIA SARI (D1B010069)
    5. URIP (D1B010088)
    6. RANDI FERNANDA (D1B010077)

    Peran dan fungsi kelembagaan dalam agribisnis

    Judul artikel : PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI UNTUK MENINGKATKAN POSISI TAWAR PETANI
    Peranan dan fungsi kelembagaan dalam agribisnis berdasarkan artikel ini antara lain

    1. Meningkatkan posisi tawar petani

    Lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Hal ini terjadi karena para petani masih sendiri-sendiri dalam menjalankan usaha agribisnisnya sehingga masih menemui kendala, misalnya Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan sistim tebang jual. Dengan sistim ini sebanyak 40 % dari hasil penjualan panenan menjadi milik tengkulak.
    Disinilah peranan dan fungsi dari kelembagaan, kelembagaan sebagai suatu wadah untuk menghimpun kekuatan yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka .Melalui kelembagaan pertanian/kelompok tani, Arah pemberdayaan petani akan dibicarakan dan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan meningkatnya posisi tawar petani dapat meningkatkan akses masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh para petani dapat dihindarkan.

    2. Wadah pemberdayaan masyarakat untuk lebih mandiri
    Kelembagaan jelas merupakan suatu wadah dimana setiap individu dalam lembaga tersebut, berusaha untuk Mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian (Payne, 1997).
    Dengan adanya kelembagaan, masyarakat mampu menciptakan ruang atau peluang baginya untuk mengembangkan diri secara mandiri serta memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

  2. Nama anggota kelompok 6:
    1. EVI ERISKA (D1B010045)
    2. ZUWAI RIA (D1B010046)
    3. NANDA NOPIA DEWI (D1B010062)
    4. ATIKA NOVERLIA SARI (D1B010069)
    5. URIP (D1B010088)
    6. RANDI FERNANDA (D1B010077)

    Peran dan fungsi kelembagaan dalam agribisnis

    Judul artikel : PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI UNTUK MENINGKATKAN POSISI TAWAR PETANI
    Peranan dan fungsi kelembagaan dalam agribisnis berdasarkan artikel ini antara lain

    1. Meningkatkan posisi tawar petani

    Lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Hal ini terjadi karena para petani masih sendiri-sendiri dalam menjalankan usaha agribisnisnya sehingga masih menemui kendala, misalnya Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan sistim tebang jual. Dengan sistim ini sebanyak 40 % dari hasil penjualan panenan menjadi milik tengkulak.
    Disinilah peranan dan fungsi dari kelembagaan, kelembagaan sebagai suatu wadah untuk menghimpun kekuatan yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka .Melalui kelembagaan pertanian/kelompok tani, Arah pemberdayaan petani akan dibicarakan dan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan meningkatnya posisi tawar petani dapat meningkatkan akses masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh para petani dapat dihindarkan.

    2. Wadah pemberdayaan masyarakat untuk lebih mandiri
    Kelembagaan jelas merupakan suatu wadah dimana setiap individu dalam lembaga tersebut, berusaha untuk Mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian (Payne, 1997).
    Dengan adanya kelembagaan, masyarakat mampu menciptakan ruang atau peluang baginya untuk mengembangkan diri secara mandiri serta memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

  3. Kelompok II :
    • Eco Herwanto B (D1B010022)
    • Volmer Arman T (D1B010036)
    • Yenni O Siallagan (D1B010001)
    • Tinus Sulastri (D1B010023)
    • Franda Purba (D1B010016)
    • Debby Yulia (D1B0100 )
    • Bobby Lubis (D1B010040)

    KAJIAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS DALAM MENDUKUNG
    PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PERTANIAN BERBASIS AGROEKOSISTEM
    IKIN SADIKIN, RITA NUR SUHAETI DAN KEDI SURADISTRA
    Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian,
    Badan Litbang Pertanian, Bogor.
    ABSTRACT
    Research on agricultural institution with agribusiness orientation has not yet been given much attention. Yet, farmers obtain information on technology, market and processing techniques through the existing institutional roles, either in forms of organization, norms or community figures. The effort to accelerate the flow of agricultural inputs, process of technology tranfer, and other production factors is a collective activity depicted in institutional network in local agricultural activities. A participatory observation using Rapid Appraisal of Agriculture Knowledge Systems (RAAKS) methodology concludes that the present primordial institution in each production segment process positive potential to develop and that shared objective is recognized as the starting point to develop an institution. Moreover, size of organization, membership status and institutional orientation also play important roles in the development of an
    institution, minimum commercial size, and policy on managerial development. Keywords: Institution, Organization, Norms, RAAKS

    .
    PENDAHULUAN
    Latar Belakang
    Sejalan dengan peningkatan produksi sebagai dampak positif penerapan teknologi dan input lainnya muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses produksi, pascapanen
    (pengeringan, sortasi, dan lain-lain), penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran. Sejauh ini proses produksi dan penanganan hasil panen komoditas lebih banyak menekankan pada kemampuan dan keterampilan individu.
    . Elemen kelembagaan yang berperan adalah kelembagaan dalam bentuk lembaga organisasi dan kelembagaan norma. Dalam hal ini diambil konvensi Normal Uphoff (1992) dan
    Alan Fowler (1992) tentang kelembagaan dan lembaga organisasi: “an institution is a complexnorms and behaviors that persists over time by serving some socially valued purpose, while an organization is a structure of recognized and accepted roles”. Salah satu penampilan (manifestasi) kelembagaan pertanian lokal yang mampu menjangkau petani kecil di wilayah pedesaan Indonesia adalah lembaga penyalur sarana produksi informal dalam bentuk penjajakredit keliling. Lembaga ini merupakan lembaga non-organisasi dan dioperasikan oleh individuindividu yang mampu menjalin kepercayaan pengambil kredit dengan berbagi norma dan
    perilaku yang diterima secara sosial.

    Tujuan Penelitian
    Tujuan penelitian ini adalah: (a) inventarisasi kelembagaan lokal pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan guna mendukung program pengembangan pertanian di ekosistem lahan pasang surut Sumatera Selatan, (b) evaluasi kinerja kelembagaan kemitraan yang mendukung Sistem Usaha Pertanian jagung di ekosistem lahan kering Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan (c) menyajikan pilihan kebijakan pengembangan kelembagaan yang mendukung Sistem Usaha Pertanian (SUP) komoditas padi di lahan pasang surut SUMSEL dan
    komoditas jagung di lahan kering NTB dab NTT.

    Sasaran dan Keluaran Penelitian
    Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun dan menganalisis informasi dan data yang
    berkaitan dengan proses perkembangan dan pengembangan kelembagaan formal dan nonformal
    yang berkaitan dengan proses produksi dan pembinaan petani tingkat lokal, regional dan nasional. Keluaran yang diharapkan adalah: (a) pilihan saran kebijakan model kelembagaan dan lembaga lokal (formal dan non-formal) yang diharapkan mampu membantu program pembinaan petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian regional dan nasional, dan (b) pilihan saran strategi pengembangan kelembagaan dan lembaga pertanian dan strategi pendekatan petani lokal.

    METODOLOGI

    Kerangka Pemikiran

    Elemen kelembagaan sebagai salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan keterampilan dan perbaikan kemampuan produksi petani sering terlupakan karena peran nyatanya dalam proses produksi sering berada dalam posisi marginal. Sejauh ini upaya peningkatan produksi pertanian senantiasa dikaitkan dengan penerapan dan jenis teknologi yang dinilai sesuai dengan tujuan produksi, padahal peran kelembagaan dan lembaga pertanian dalam proses penyebaran dan adopsi-inovasi teknologi pertanian masih sangat kuat. Lebih jauh lagi pada hierarki sosial tertentu, proses penyaluran informasi dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari eksistensi dan peran kelembagaan dan situasi sosial tertentu. Dengan demikian upaya penelitian dan pengamatan elemen kelembagaan dan perannya dalam proses pengembangan dan
    perkembangan produksi pertanian diharapkan mampu meningkatkan input untuk penyusunan
    program dan kebijakan regional dan nasional.

    Lokasi dan Waktu Pengamatan
    Kajian kelembagaan mendukung pengembangan sistem usaha pertanian padi berbasis agroekosistem lahan pasang surut dilaksanakan di Propinsi Sumatera Selatan, sedangkan kajian
    kelembagaan mendukung pengembangan sistem usaha pertanian jagung berbasis agroekosistem
    lahan kering dilaksanakan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur
    NTT). Lokasi pengamatan untuk Propinsi Sumatera Selatan adalah di Desa Sukamulya, Sukaraja, Kecamatan Pulau Rimau/Karang Agung Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan
    di Desa Nusakarta, Banyu Biru, Panggung Harjo, Kecamatan Sugihan Kanan, Kabupaten Ogan
    Komering Ilir (OKI). Untuk Propinsi NTB lokasi penelitian adalah Desa Labangka I-V, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sedangkan untuk Propinsi NTT adalah Desa Pussu
    dan Oebaki Kecamatan Kuanfatu serta Desa Oebobo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten
    Timor Tengah Selatan. Pengamatan dilaksanakan dari akhir bulan September sampai pertengahan
    Januari 1999.

    Metode Pengumpulan Data dan Informasi
    Pengkajian menerapkan metode pendekatan interaktif Rapid Appraisal of Agricultural
    Knowledge Systems (RAAKS) yang dikembangkan oleh Engel, Salomon and Fernandez (1994).
    Ciri utama RAAKS adalah pendekatan partisipatif yang luwes untuk mendefinisikan situasi,
    masalah dan menemukan upaya pemecahannya. RAAKS merupakan pengembangan lanjut dari
    metode partisipatif RRA dan PRA dari Chambers (1971, 1992) dan Pretty (1994). Di Indonesia
    RAAKS yang dikembangkan untuk sub-sektor perikanan telah diterapkan dalam bentuk Rapid
    Appraisal of Fishery Information Systems (RAFIS) oleh Suradisastra, Blowfield dan Syafa’at
    (1995).
    Pemilihan sumber informasi dilakukan secara terarah (purposeful sampling technique)
    dengan penekanan pada sumber informasi kunci. Sumber informasi kunci adalah tokoh kunci
    dan lembaga formal, informal dan non-formal di lokasi penelitian. Tokoh kunci formal adalah
    pimpinan wilayah dan/atau kelembagaan formal. Kelembagaan formal adalah lembaga pemerintahan dari berbagai hierarki, Kelembagaan informal dan non-formal antara lain kelembagaan adat lokal (norma, tabu, aturan tidak tertulis, dan lain-lain) dan tokoh kunci lokal atau tetua adat (datuk, pesirah, dan lain-lain). Data yang dihimpun merupakan data dan informasi kuantitatif dan kualitatif yang bersumber pada kelembagaan. Data dikumpulkan dengan penggunaan External Factor Checklist untuk mengetahui keragaman
    peubah-peubah di bawah ini:
    1. Keragaman lingkungan:

    2. Ketersediaan teknologi:

    3. Tekanan eksternal:

    4. Sumber daya eksternal:

    Pengolahan Data
    Data dan informasi dijabarkan dan diinterpretasikan menurut alur logika melalui penerapan statistik induktif (Bailey, 1992) dan deskriptif dengan menerapkan pendekatan dan
    analisis sistem. Titik tolak analisis adalah dinamika kelembagaan usaha tani dalam tiap segmen
    kegiatan dalam siklus produksi tahunan dan dalam setiap subsistem dari sistem agribisnis.

    HASIL DAN PEMBAHASAN

    Dalam periode kegiatan produksi padi MH keterlibatan tenaga kerja menunjukkan dinamika yang suram dengan kondisi fisik tanaman dan jenis kegiatan. Saat musim tanam (Oktober) kebutuhan tenaga kerja keluarga meningkat dengan perbandingan tenaga pria masih
    lebih besar dari pada tenaga kerja wanita. Dalam periode pemeliharaan selanjutnya (Nopember-
    Desember) terjadi penurunan kebutuhan tenaga kerja dan perubahan perbandingan keterlibatan
    gender dimana wanita lebih banyak. Hal ini disebabkan karena terjadinya migrasi keluar tenaga
    kerja pria untuk kegiatan off farm.
    Menjelang panen terjadi migrasi masuk dan berlangsung sampai masa persiapan lahan
    pertanaman padi gadu (Februari-Maret). Dalam kegiatan penebasan muncul kelembagaan plong
    yaitu kelompok kerja yang beranggotakan beberapa orang laki-laki terutama di wilayah Sugihan
    Kanan, luas pertanaman padi gadu hanya meliputi 20-25 persen lahan, sehingga sebagian lainnya
    melakukan persiapan tanam palawija. Dalam musim padi gadu proses migrasi ke luar berlangsung lebih awal dan migrasi masuk dalam bulan Juni-Juli. Dalam pelaksanaan penebasan
    lahan bagi kelompok yang aktif dikerjakan dengan mekanisme gotong royong kelompok satu
    hamparan satu domisili berjumlah sekitar 8 orang dengan upah berkisar antara Rp.80.000 sampai
    dengan Rp.100.000.
    Migrasi ke luar dilakukan petani di Sugihan Kanan hanya sebatas ke luar desa 97 persen
    dan 3 persen ke luar propinsi. Petani Karang Agung Ulu umumnya ke luar desa di kecamatan
    yang sama. Migrasi jarak pendek dengan pola sirkulasi meliputi 87 persen petani di Sugihan
    Kanan dan 100 persen di Karang Agung Ulu. Di Sugihan Kanan 13 persen petani lainnya melakukan migrasi dengan pola komutasi. Migrasi dilaksanakan oleh petani Sugihan Kanan karena daya tarik menerima uang tunai/upah, dikombinasi oleh faktor pendorong kebutuhan yang
    sudah biasa besar, rendahnya produktivitas, kegagalan panen dan kebutuhan modal. Eksistensi dan manifestasi kelembagaan pertanian memiliki kaitan erat dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja lokal. Dalam pelaksanaan kegiatan produksi penggunaan tenaga kerja keluarga melalui kelembagaan norma traksaksi baik berupa norma upah, bagi hasil maupun gotong royong, namun bebas dari hubungan majikan buruh (patron client relationship) atau hubungan pengayom-pengikut (compadrasco).
    Kelembagaan suprastruktur yang banyak dikoordinasikan dengan maksud mencapai
    sasaran bersama ialah pembinaan dalam rangka pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dalam
    setiap subsistem agribisnis melalui program KUT dan kredit pengadaan pangan melalui KUD
    dan program KMKP. Program KUT terkait erat dengan program peningkatan mutu intensifikasi
    melalui struktur Satuan Penggerak Harian Bimas (SPHB), sedangkan kredit pengadaan pangan
    melalui struktur Kepala Cabang Dinas Pertanian Kecamatan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan di lapang keduanya dilakukan oleh PPL yang bukan aparat kedua lembaga tersebut.
    Oleh karenanya tugas-tugas dimandatkan melalui BIPP.
    Kehadiran kelembagaan P3A yang diintroduksikan oleh PU tidak selalu diketahui oleh
    petani, seperti di Karang Agung hanya 66 persen dan di Sugihan Kanan hanya satu persen petani
    mengetahuinya. Dengan demikian, P3A di Karang Agung lebih berkembang baik dari pada di
    Sugihan Kanan. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam komunikasi antar pengelola, kelompok dan petani dan kelemahan proses sosialisasi kehadiran dan fungsi kelembagaan tersebut. Kelembagaan normatif penguasaan lahan telah berkembang ialah pemilikan tetap. Pemilikan sementara seperti sewa, gadai dan bagi hasil belum berkembang. Pemilikan tetap terjadi karena proses pengalihan hak secara jual beli atau melalui hukum waris. Hal ini terkait dengan ketersediaan lahan yang luas dan belum tergarap. Dalam fase pengolahan tanah terutama di Sugihan Kanan te rdapat fenomenakelembagaan pengolah lahan plong. Namun demikian tetap ada kendala pembentukannya: (a) tidak adanya kepastian sekitar 5 anggota sehamparan sama waktu penggarapan lahan, dan (b) penerapan teknologi pengolahan yang tidak sama, karena kemungkinan merantau dan adanya pilihan teknologi (TOT, tenaga ternak, cangkul, traktor). Dengan demikian, besar kemungkinan dalam jangka panjang budaya plong akan terkikis dengan adanya adopsi teknologi pengolahan lahan secara mekanis, karena lebih efisien dan ekonomis, meskipun sementara ini adopsi itu mengalami kendala seperti kurangnya sumber daya manusia terampil, kondisi fisik lahan yang belum siap dan mantap.
    Adopsi teknologi mekanis tersebut di Karang Agung lebih maju dari pada di Sugihan Kanan karena didorong oleh tersedianya infrastruktur yang lebih baik sehingga lebih terbuka bagi pasar dan informasi dan tumbuhnya elemen wiraswasta jasa layanan persewaan. Sikl us iklim kering panjang 5 tahun sekali menimbulkan budaya sonor. Pada saat tersebut petani berkesempatan menanam padi sampai 2,5 kali lipat luas tanam musim biasa dengan biaya murah. Permasalahan pada pertanaman sonor adalah kebutuhan tenaga panen, lebih-lebih jatuh pada musim hujan. Oleh karenanya bawon pada pertanaman sonor sangat tinggi dari 1 : 5 atau 1 : 7 pada musim biasa naik menjadi 1 : 3 atau 1 : 2.
    Norma upah dalam pengolahan lahan dapat tunai maupun dibayar setelah panen (yarnen).
    Pembayaran yarnen lebih tinggi (20-25%), namun dapat dimodifikasi hanya sebagian saja yang
    dibayar setelah panen.
    Kelembagaan gotong royong dalam penyiangan lebih bersifat permanen bersifat nonformal dengan norma hak dan tanggung jawab yang tidak berubah dalam arti petani memiliki
    peluang yang sama untuk memperoleh atau memberikan bantuan pada saat yang tepat. Keanggotaan bersifat sukarela antar tetangga dalam hamparan atau domisili. Lembaga formal misalnya struktur penyuluhan dari WKBPP sampai WKPP. Kelangkaan sumber daya manusia masih mengharuskan beberapa orang petugas bertugas rangkap, yang merupakan penghambat kelancaran arus informasi dan teknologi. Kelembagaan formal KUD yang dimaksudkan dapat berperan ganda, kehadirannya sering kurang berfungsi karena batasanbatasan formal yang sering bergesek dengan pemahaman petani. Seringkali peran yang tidak berfungsi dari KUD dilaksanakan oleh lembaga nonformal yang tidak memiliki batasan formal, dan lebih sering mewujudkan keinginan petani, misalnya fungsi sebagai lembaga penyalur kredit dan keuangan.

    Dikaitkan dengan topik kemitraan maka temuan lapang di lokasi pengamatan NTB dan
    NTT mengungkapkan bahwa di kedua lokasi hanya terdapat kemitraan dalam: (a) subsistem
    pengadaan dan penyaluran sarana produksi dan pengembangan sumber daya dalam bentuk
    kemitraan pengadaan dan penyaluran input dan sarana produksi seperti benih, herbisida, pupuk
    dan infromasi kemitraan KUT, (b) subsistem pemasaran hasil yang diformulasikan dalam pola
    kerja sama dengan pengusaha. Hal tersebut sesuai dengan status kemajuan dalam SUP jagung di
    kedua lokasi.
    Dalam sistem kemitraan benih jagung di Bali yang dibina oleh IPPTP Denpasar telah
    melibatkan instansi dan perusahaan seperti: (a) IPPTP Denpasar bertugas mengadakan sosialisasi,
    (b) Winrock International/Indonesia On Farm yang bertugas memfasilitasi kehadiran perusahaan
    mitra untuk melaksnakan (a) pengadaan benih dan sarana produksi, (b) pembiayaan sertifikasi,
    (c) pembiayaan supervisi petani penangkar, (d) pembelian seluruh produksi jagung untuk calon
    benih dengan harga pasar, sekaligus mengelola pengembalian kredit, dan (e) memproses calon
    benih menjadi benih. Pelaku yang terlibat dalam kemitraan pengadaan benih jagung itu ialah: (a)
    petani, (b) PT Karya Dharma dan PT Branita, (c) BUMN, (d) Koperasi, dan (e) asosiasi/organisasi profesi dan masyarakat ilmiah.
    Pelaksanaan kemitraan perbenihan jagung Bisma yang meliputi 250 Ha dari 3 subak yang
    berpartisipasi di Kabupaten Tabanan pada MK 1997 pada mulanya berjalan lancar dari segi
    pengadaan dan penyaluran sarana produksi dan kesepakatan harga jual jagung calon benih dari
    petani sebesar Rp 550 / Kg dicapai.
    Namun dalam pelaksanaan pembelian hasil banyak kasus oleh pihak petani dinilai sebagai keterlambatan pembayaran atas komoditas yang dihasilkan petani penangkar.Pada akhirnya banyak petani mencari jalan keluar dengan mencari pembeli yang mampumenerima hasil produksi jagung dengan harga yang telah disepakati. Permasalahan selesai setelah IPPTP Denpasar mendapatkan fasilitor pendukung dana dan membeli calon benih. Alat pemipil yang tersedia ternyata kurang dapat menghasilkan jagung pipilan yang cocok untuk benih karena biji banyak pecah dalam proses pemipilan. Namun akhirnya dapat diatasi dengan menurunkan frekuensi putaran alat pemipil. Kendala yang terjadi dalam proses tersebut berakibat pada ketidaklancaran proses sertifikasi benih dan menyebabkan dampak tidak baik pada ketepatan tanam pada pelaksanaan SUP Jagung di NTB dan NTT. Pola SUP jagung di NTB dan NTT telah melibatkan: (a) sejumlah 3.329 petani mitra, meliputi 4.605 Ha di NTB dan sejumlah 4.290 petani mitra, meliputi 2.171 Ha di NTT, (b) PT
    Karya Dharma Malang, sebagai pemasok benih jagung Bisma, (c) PT Monagro Kimia Jakarta, sebagai pemasok herbisida dan sprayer, (d) BRI Cabang Sumbawa dan Cabang TTS sebagai penyalur kredit KUT, dan (e) PT Citra Gemini Mulia (CGM) Surabaya, sebagai pembeli semua hasil jagung Bisma dari petani mitra (Badan Litbang Pertanian, 1998). Keterlambatan pemrosesan benih jagung Bisma di IPPTP Denpasar menyebabkan tidak dapat dipenuhinya jadwal tanam di NTB dan NTT. Sejumlah benih jagung Bisma yang dikirim sebagai pengganti untuk mencegah meluasnya pemakaian varitas jagung di luar Bisma dan keterlambatan tanam malahan menimbulkan permasalahan karena mutu kurang sesuai dengan yang terantum dalam kontrak, lebih-lebih di lokasi TTS, NTT. Hal ini berakibat pada realisasi penanaman Bisma hanya mencapai 43 persen dari target awal 5.000 Ha (Tabel 1).

    Tabel 1. Keragaan Pelaksanaan SUP Jagung di NTB dan NTT (MT 1997/1998)

    Uraian Target Realisasi Persentasi
    NTB NTT NTB NTT NTB NTT
    Jumlah peserta – – 3329 4290 – –
    Luas Lahan (Ha) 5000 5000 4605 2171,3 93,10 43,43
    Benih Tersalur (Ton) 92,10 54,282 91,885 47,652 99,7 87,79
    Herbiusida Tersalur (1Tr) 12481,5 10,8565 11,048 1840 88,52 16,95
    Urea Tersalur (ton) 593,2885 – 343,530 57,90 –
    Za Tersalur ( Ton) 97,6125 – 63,792 – 65,35 –
    Dap Tersalur ( Ton) 230,300 – 193,550 – 84,04 –
    Produksi (Ton) – – 17176,65 6731,03 – –
    Produksi/ha (kw) – – 37,30 31,00

    Dalam SUP Jagung NTB selain sedikit permasalahan benih di atas semua kemitraan lainnya berjalan lancar pada awalnya. Permasalahan yang lebih besar mncul dalam kemitraan pemasaran hasil yang berakibat pada pengembalian kredit. Hal tersebut akibat perencanaan program yang tidak sesuai kondisi lapang dan perusahaan mitra yang terkesan tidak bersungguhsungguh. Hal tersebut tercermin pada distribusi peralatan pipil dan karung tidak memadai. Problema tersebut mengakibatkan sebagian besar hasil jagung (70%) dijual kepada pedagang bukan perusahaan mitra. Hal ini pun terjadi sesudah ada pendekatan keamanan (IPPTP,1998).
    Pada kasus kemitraan dari SUP Jagung di NTT selain permasalahan benih yang disinggung sebelumnya maka permasalahan kemitraan permodalan KUT pada BRI lewat kelompok tani dan KUD sangat bermasalah. Beberapa hal menyebabkan permasalahan ini. Dari pihak petani belum biasa menggunakan pupuk pada tanaman jagung dan trauma masa Operasi Nusa Makmur 1982. Latar belakang budaya berpotensi memperberat masalah. Pencairan kredit atau realisasi sarana produksi tidak tepat waktu karena alasan klasik administrasi yang lama dan rumit mengakibatkan aplikasi teknologi pemupukan yang urung atau tidak tepat waktu.
    Langkah implementasi dalam menumbuhkan kelembagaan pertanian berwawasan agribisnis di lokasi pengamatan adalah:
    • Rekrutmen anggota kelembagaan dicerminkan dari keanekaragaman kemampuan komunitas dalam penguasaan aset, keterampilan dan bakat kewirausahaan.
    • Peningkatan keharmonisan hubungan ialah dengan saling percaya pada setiap anggota
    dengan mengembangkan transparansi pada semua lini kegiatan.
    • Kejelasan insentif petani bahwa mereka memperoleh jaminan keyakinan bahwa insentif yang diperoleh melalui suatu korbanan yang wajar.
    • Peningkatan kemampuan manajerial dari pengurus secara individu dan kolektif dan bersikap netral.
    • Pembinaan yang berkesinambungan dengan menerapkan manajemen partisipatif-interaktif.Dalam upaya penyempurnaan pola kemitraan SUP Jagung di Provinsi NTB dan NTT, dan dengan memahami kendala penyempurnaan, dijumpai empat tantangan prinsipil yang patut diperhatikan. Keempat tantangan itu adalah: (a) tantangan pengembangan kebijakan yang menyangkut implementasi kemitraan, (b) tantangan teknologi, (c) tantangan infrastruktur pemasaran, dan (d) tantangan kepercayaan dan partisipasi petani.
    Organisasi petani yang belum efektif dapat menutup beberapa peluang yang seharusnya
    dapat dimanfaatkan seperti kesempatan mendapatkan KUT, kesempatan mendapatkan saprodi dengan patokan harga pemerintah, menerapkan paket teknologi budi daya yang baik untuk meningkatkan produktivitas, kesempatan memperoleh harga yang lebih baik. Beberapa hal yang mendukung kelancaran kemitraan adalah mulai dari yang relatif paling penting yaitu kondisi lahan petani yang sangat mendukung SUP Jagung. Kemampuana petani menekan biaya produksi dengan mensubstitusi beberapa input, kemampuan teknis petani, ketersediaan tenaga kerja keluarga yang cukup untuk usaha tani jagung dan skala usaha yang fleksibel sesuai dengan kemampuan modal yang dimiliki. Ketersediaan lahan yang subur untuk usaha tani jagung memberikan kekuatan tersendiri bagi terselenggaranya kemitraan. Kegiatan usaha tani di masa mendatang tidak lagi merupakan kegiatan produksi, namun telah mencakup kegiatan pengolahan, sortasi, grading, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan kelembagaan agribisnis dengan pola kemitraan diperlukan peran serta dan keterlibatan pelaku produksi sektoral.
    Dalam upaya restrukturisasi pola kemitraan kelembagaan pedesaan di tingkat petani sebagai pelaku utama proses produksi pertanian berwawasan agribisnis diperlukan strategi pengembangan dan pemberdayaan (development and revitalization) komponen kelembagaan agribisnis secara lengkap dalam tiap subsistem agribisnis. Kehilangan salah satu komponen seperti yang dijumpai di NTB dan NTT menyebabkan timbulnya kelemahan posisi pihak tertentu.
    Dalam hal ini pihak petani sebagai pelaku produksi berada dalam posisi menawar yang lemah (weak bargaining position). Dalam implementasinya patut diperhatikan agar komponenkomponen dalam subsistem pengadaan input dan sumberdaya pertanian, komponen-komponen dalam subsistem budi daya usaha tani, komponen-komponen dalam subsistem pengolahan hasil dan komponen-komponen dalam subsistem niaga dan pemasaran, diupayakan dibentuk dan aktif di tingkat pedesaan. Strategi pembentukan komponen-komponen yang mendukung perkembangan tiap subsistem hendaknya dilanjutkan dengan upaya pembangunan jiwa wiraswasta dan kemitraan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermitra. Bila memungkinkan pihak petani produsen hendaknya memperoleh keuntungan finansil (economic profit) dan keuntungan sosial (social benefit) yang memadai dari pola kemitraan .

    Kesimpulan
    Perkembangan kelembagaan di kedua wilayah pengamatan menunjukkan kesan bahwa kehadiran dan dinamika kelompok tani di daerah transmigrasi memegang peran penting untuk menjamin keberhasilan suatu program. Kelompok aktif yang memberikan kinerja yang lebih baik menjamin keberhasilan (Karang Agung Ulu) dibandingkan dengan yang kinerjanya kurang baik (Air Sugihan Kanan) akan berkecenderungan gagal sangat tinggi. Kelembagaan yang mampu tumbuh dan berkembang adalah kelembagaan komersial lokal yang berfungsi ganda. Lembagalembaga lokal ini tidak secara jelas mengarah pada bentuk kelembagaan agribisnis yang menyediakan pelayanan jual-beli, jasa perontokan dan penggilingan dan pengangkutan. Dengan kata lain, kelembagaan yang mampu berkembang sesuai dengan kondisi lokal adalah kelembagaan multi fungsi yang luwes.
    Issue yang penting di antaranya adalah terjadinya kelangkaan ketersediaan tenaga kerja pada saat panen dan pascapanen. Risiko kehilangan hasil karena keterlambatan panen juga mendorong untuk tetap mencari tenaga panen menyebabkan perubahan tingkat upah yang drastis
    terutama pada periode sonor. Issue penting lainnya adalah penguasaan lahan petani yang mencapai ukuran ekonomis, karena perkembangan selama ini kurang mendukung produktivitas yang berwawasan komersial. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan unit usaha komersial. Dari semua itu, kelembagaan yang memiliki peluang untuk berkembang atau dikembangkan adalah: (a) kelembagaan organisasi yang memiliki anggota relatif besar dan beragam, (b) berorientasi ekonomi atau mencari keuntungan finansial, (c) mempunyai multifungsi yang luwes melayani kebutuhan masyarakat dari aspek teknis, ekonomis dan sosial, (d) kontrol terhadap kegiatan sepatutnya berada di tangan individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab dan jiwa profesional atau wiraswasta.

    Implikasi Kebijakan
    Lebih jauh lagi dibutuhkan strategi dan implementasi kebijakan yang transparan dan kondusif bagi pengembangan sistem agribisnis pedesaan. Dalam implementasinya strategi ini hendaknya menempatkan sistem pelayanan sebagai prioritas strategi pembangunan sistem.

  4. NAMA ANGGOTA KELOMPOK:

    1. Syamsul Bahri (D1B010006)
    2. Nuraini (D1B010008)
    3. Eky Handriyani (D1B010014)
    4. Sugiyem (D1B010017)
    5. Sari Novita (D1B010030)
    6. Dhikdaya Manggala Putra (D1B010035)

    PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI UNTUK MENINGKATKAN POSISI TAWAR PETANI
    Oleh : Sesbany (Dosen STPP Medan)

    Kelembagaan petani memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompoktani). Lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
    Menurut Akhmad (2007), upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan :
    a. Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran.
    b. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif.
    c. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian.

    Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan ekonomi pedesaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian/kelompok tani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan.

    PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

    Petani jika berusahatani secara individu akan terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah.
    Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal permodalan. Akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah, inefisien skala usaha karena umumnya berlahan sempit, dan karena terdesak masalah keuangan posisi tawar ketika panen lemah. Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten), dan belum berorientasi pasar.

    KESADARAN BERKELOMPOK

    Tujuannya adalah (1) untuk mengorganisasikan kekuatan para petani dalam memperjuangkan hak-haknya, (2) memperoleh posisi tawar dan informasi pasar yang akurat terutama berkaitan dengan harga produk pertanian dan (3) berperan dalam negosiasi dan menentukan harga produk pertanian yang diproduksi anggotanya (Masmulyadi, 2007). Dengan terbangunnya kesadaran, maka diharapkan petani mampu berperan sebagai kelompok yang kuat dan mandiri, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya dan memiliki akses pasar dan akses perbankan.

    PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

    Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan berkelanjutan adalah :

    1. Prinsip otonomi (spesifik lokal). Pengertian prinsip otonomi disini dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu :

    a. Otonomi individu.
    Pada tingkat rendah, makna dari prinsip otonomi adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari sang pencipta (Basri, 2005).

    b. Otonomi desa (spesifik lokal).
    Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri (spesifik lokal).

    2. Prinsip pemberdayaan.
    Pemberdayaan mengupayakan bagaiamana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian (Payne, 1997).

    Pada proses pemberdayaan, ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani (Saptana, dkk, 2003) yaitu :
    a. Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri.
    b. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

    Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan , meliputi :
    a. Pola pengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensifikasi lahan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan.
    b. Perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial (pendidikan, gizi, kesehatan, dan lain-lain).
    c. Program memperkuat prasarana kelembagaan dan keterampilan mengelola kebutuhan pedesaan

    3. Prinsip kemandirian lokal.
    Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi.
    Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai serangkaian upaya mekanistis yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis. Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini (Amien, 2005).

  5. Kelompok 5 (KELAS AGRIBISNIS E)
    Anggota: Dewi Susanti D1B010068
    Priska TP. Bolon D1B010087
    Nurmaida Malau D1B010086
    Rani Hidayah D1B010050
    Rudy A.T D1B010081
    Titin Handayanti D1B010048

    KAJIAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS DALAM MENDUKUNG
    PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PERTANIAN BERBASIS AGROEKOSISTEM
    Perkembangan kelembagaan di NTT dan NTB masih terbatas pada proses pengumpulan dan pemasaran dalam skala tertentu. Dibeberapa wilayah eksistensi kelembagaan pertanian dan petani belum terlihat perannya. Seharusnya kelembagaan pertanian dapat berperan dengan optimal misalnya sebagai penggerak, penghimpun, penyalur sarana produksi , pembangkit minat dan lain-lain. Elemen kelembagaan yang berperan adalah kelembagaan dalam bentuk lembaga
    organisasi dan kelembagaan norma.
    Salah satu bentuk lembaga pertanian local yang mampu menjangkau petani kecil diwilayah pedesaan Indonesia adalah lembaga penyalur sarana produksi informal dalam bentuk penjajakredit keliling. Lembaga ini merupakan lembaga non-organisasi dan dioperasikan oleh individuindividu yang mampu menjalin kepercayaan pengambil kredit dengan berbagi norma dan perilaku yang diterima secara sosial. Kondisi saling mempercayai ini merupakan jaminan akan kelancaran penyaluran kredit, pembayaran kembali, penjualan hasil pertanian dan proses alih informasi dan teknologi.

    Didesa-desa banyak terbentuk kelembagaan yang tidak formal dan bersifat musiman , contohnya kelembagaan plong yaitu kelompok kerja yang beranggotakan beberapa orang laki-laki. Eksistensi dan manifestasi kelembagaan pertanian memiliki kaitan erat dengan kebutuhan
    dan ketersediaan tenaga kerja lokal. Dalam pelaksanaan kegiatan produksi penggunaan tenaga
    kerja keluarga melalui kelembagaan norma traksaksi baik berupa norma upah, bagi hasil maupun
    gotong royong, namun bebas dari hubungan majikan buruh (patron client relationship) atau hubungan pengayom-pengikut (compadrasco). Hubungan yang berkembang terbatas pada bentuk hubungan kontraktual.
    Kelembagaan suprastruktur yang banyak dikoordinasikan dengan maksud mencapai
    sasaran bersama ialah pembinaan dalam rangka pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dalam
    setiap subsistem agribisnis melalui program KUT dan kredit pengadaan pangan melalui KUD
    dan program KMKP.
    Kelembagaan P3A yang diintroduksikan oleh PU tidak selalu diketahui oleh
    petani, seperti di Karang Agung hanya 66 persen dan di Sugihan Kanan hanya satu persen petani
    mengetahuinya. Berbagai kendala menghalangi pengaktifan kelembagaan ini terutama dari aspek teknis lahan dan kekompakan dan kesiapan individu petani dalam mengolah lahan masing-masing.
    Kelembagaan normatif penguasaan lahan telah berkembang ialah pemilikan tetap.
    Pemilikan sementara seperti sewa, gadai dan bagi hasil belum berkembang. Pemilikan tetap
    terjadi karena proses pengalihan hak secara jual beli atau melalui hukum waris. Hal ini terkait
    dengan ketersediaan lahan yang luas dan belum tergarap.
    Kelembagaan gotong royong dalam penyiangan lebih bersifat permanen bersifat
    nonformal dengan norma hak dan tanggung jawab yang tidak berubah dalam arti petani memiliki
    peluang yang sama untuk memperoleh atau memberikan bantuan pada saat yang tepat.

    Lembaga pasar dan pemasaran untuk hasil pertanian terutama padi adalah unit
    penggilingan, kalangan (pasar mingguan), kios atau warung, dan pemilik tongkang. Kelembagaan pendukung sektor pertanian di pedesaan pasang surut dapat bersifat formal
    (yang disponsori dan dibantu dananya oleh pemerintah untuk memberdayakan petani secara
    berkelompok) dan nonformal (yang terbentuk sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan aktual
    petani). Lembaga formal misalnya struktur penyuluhan dari WKBPP sampai WKPP.

    Dari temuaan lapang di NTB dan NTT dapat ditarik kesimpulan topic kemitraan yang ada antara lain :
    (a) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi dan pengembangan sumber daya dalam bentuk kemitraan pengadaan dan penyaluran input dan sarana produksi seperti benih, herbisida, pupuk dan infromasi kemitraan KUT,
    (b) subsistem pemasaran hasil yang diformulasikan dalam pola kerja sama dengan pengusaha.
    Dalam perkembangannya dilapangan SUP Jagung NTB selain sedikit permasalahan benih di atas semua kemitraan lainnya berjalan lancar pada awalnya. Permasalahan yang lebih besar mncul dalam kemitraan pemasaran hasil yang berakibat pada pengembalian kredit. Hal tersebut akibat perencanaan program yang tidak sesuai kondisi lapang dan perusahaan mitra yang terkesan tidak bersungguhsungguh.
    Sedangkan dari SUP Jagung di NTT selain permasalahan benih yang disinggung sebelumnya maka permasalahan kemitraan permodalan KUT pada BRI lewat kelompok tani dan KUD sangat bermasalah. Beberapa hal menyebabkan permasalahan ini. Dari pihak petani belum biasa menggunakan pupuk pada tanaman jagung dan trauma masa Operasi Nusa Makmur 1982. Latar belakang budaya berpotensi memperberat masalah. Pencairan kredit atau realisasi sarana produksi tidak tepat waktu karena alasan klasik administrasi yang lama dan rumit mengakibatkan aplikasi teknologi pemupukan yang urung atau tidak tepat waktu. Hal ini menjadi kompleks dengan adanya periode tanam yang potensial sukses sangat sempit dengan pola distribusi hujan yang sempit dan tidak menentu. Kurangnya KUD yang memenuhi syarat sebagai penyalur pupuk KUT. Semua itu berakibat pada rendahnya adopsi rekomendasi pemupukan (hanya mencapai 4 %).

    Langkah implementasi dalam menumbuhkan kelembagaan pertanian berwawasan
    agribisnis di lokasi pengamatan adalah:
    • Rekrutmen anggota kelembagaan dicerminkan dari keanekaragaman kemampuan komunitas
    dalam penguasaan aset, keterampilan dan bakat kewirausahaan.
    • Peningkatan keharmonisan hubungan ialah dengan saling percaya pada setiap anggota
    dengan mengembangkan transparansi pada semua lini kegiatan.
    • Kejelasan insentif petani bahwa mereka memperoleh jaminan keyakinan bahwa insentif yang
    diperoleh melalui suatu korbanan yang wajar.
    • Peningkatan kemampuan manajerial dari pengurus secara individu dan kolektif dan bersikap
    netral.
    • Pembinaan yang berkesinambungan dengan menerapkan manajemen partisipatif-interaktif
    Dalam upaya penyempurnaan pola kemitraan SUP Jagung di Provinsi NTB dan NTT, ditemukan tantangan atau masalah yang harus diselesaikan anatara lain:
    (a) tantangan pengembangan kebijakan yang menyangkut implementasi kemitraan,
    (b) tantangan teknologi,
    (c) tantangan infrastruktur pemasaran, dan
    (d) tantangan kepercayaan dan partisipasi petani.

    Dalam upaya restrukturisasi pola kemitraan kelembagaan pedesaan di tingkat petani
    sebagai pelaku utama proses produksi pertanian berwawasan agribisnis diperlukan strategi
    pengembangan dan pemberdayaan (development and revitalization) komponen kelembagaan
    agribisnis secara lengkap dalam tiap subsistem agribisnis. Kehilangan salah satu komponen
    seperti yang dijumpai di NTB dan NTT menyebabkan timbulnya kelemahan posisi pihak tertentu. Dalam hal ini pihak petani sebagai pelaku produksi berada dalam posisi menawar yang lemah (weak bargaining position). Dalam implementasinya patut diperhatikan agar komponen-komponen dalam subsistem pengadaan input dan sumberdaya pertanian, komponen-komponen
    dalam subsistem budi daya usaha tani, komponen-komponen dalam subsistem pengolahan hasil
    dan komponen-komponen dalam subsistem niaga dan pemasaran, diupayakan dibentuk dan aktif
    di tingkat pedesaan. Strategi pembentukan komponen-komponen yang mendukung perkembangan tiap subsistem hendaknya dilanjutkan dengan upaya pembangunan jiwa wiraswasta dan kemitraan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermitra. Bila memungkinkan pihak petani produsen hendaknya memperoleh keuntungan finansil (economic
    profit) dan keuntungan sosial (social benefit) yang memadai dari pola kemitraan yang melibatkan
    mereka.
    Dalam kemitraan agribisnis lebih jauh diterapkan dalam operasionalisasi pemanfaatan potensi dan keunggulan yang dimiliki mitra pembangunan di lokasi pengembangan.Aset kelembagaan formal lokal seperti Kanwil Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Instalasi Penelitian dan Pengkajiann Pertanian (IPPTP), Balai Penyuluhan Pertanian, Perguruan Tinggi regional dan institusi lain, serta asset kelembagaan petani yang bersifat mikro dan lokal spesifik seharusnya lebih mampu dioptimalkan perannya agar perkembangan kemitraan yang ada berjalan dengan efektif.
    Beberapa pendekatan pola kemitraan yang dapat disusun antara lain adalah:
    (a) pola kemitraan kerjasama ekonomi yang berorientasi pada keuntungan finansil antara petani dengan pengusaha (swasta) yang dibentuk dan beroperasi di tingkat lokal.
    (b) pola kemitraan kerjasama (koperasi lokal) yang dibentuk sesuai dengan
    kebutuhan dan tujuan riil petani dan kelompok tani.
    (c) di tingkat kabupaten atau regional kelompok tani yang telah berkembang hendaknya dipersiapkan untuk mengembangkan kemitraan ekonomi dalam skala besar dalam bentuk perusahaan pertanian besar yang memproduksi komoditas baku dan produk olahan.

    Dari ringkasan diatas dapat kami simpulkan bahwa kelembagaan pada daerah yang diteliti terdapat beberapa bentuk kelembagaan antara lain :
     lembaga penyalur sarana produksi
     Kelembagaan suprastruktur
     Kelembagaan P3A
     Kelembagaan normative
     Kelembagaan gotong royong
     Lembaga pasar dan pemasaran

    Dari hal-hal diatas dapat terlihat bahwa masih banyak kendala dalam perkembangan kelembagaan yang ada. Sehingga menghambat optimalisasi peran kelembagaan yang menjadikan petani tidak dapat merasakan secara nyata manfaat dari kelembagaan yang seharusnya mereka rasakan.

  6. Nama anggota kelompok 1
    Yossy delfitri ( D1B010041 )
    Amelia dwi rahmadani ( D1B010029 )
    Asri yulia maharani (D1B010011 )
    Nuri trioni (D1B010018 )
    Ummil mukminin (D1B010038 )
    Aan mashudi ( D1B010039 )
    Luthfi meidiansyah ( D1B010032 )
    Resume
    Sejalan dengan peningkatan produksi sebagai dampak positif penerapan teknologi dan
    input lainnya muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses produksi, pascapanen
    (pengeringan, sortasi, dan lain-lain), penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran. Sejauh ini
    proses produksi dan penanganan hasil panen komoditas lebih banyak menekankan pada
    kemampuan dan keterampilan individu. Proses yang melibatkan kelembagaan, baik dalam
    bentuk lembaga organisasi maupun kelembagaan norma dan tata pengaturan, pada umumnya
    masih terpusat pada proses pengumpulan dan pemasaran dalam skala tertentu. Bagi sebagian
    besar wilayah eksistensi kelembagaan pertanian dan petani belum terlihat perannya. Padahal
    fungsi kelembagaan pertanian sangat beragam, antara lain adalah sebagai penggerak,
    penghimpun, penyalur sarana produksi, pembangkit minat dan sikap, dan lain-lain.
    Kajian kelembagaan mendukung pengembangan sistem usaha pertanian padi berbasis
    agroekosistem lahan pasang surut dilaksanakan di Propinsi Sumatera Selatan, sedangkan kajian
    kelembagaan mendukung pengembangan sistem usaha pertanian jagung berbasis agroekosistem
    lahan kering dilaksanakan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur
    (NTT). Lokasi pengamatan untuk Propinsi Sumatera Selatan adalah di Desa Sukamulya,
    Sukaraja, Kecamatan Pulau Rimau/Karang Agung Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan
    di Desa Nusakarta, Banyu Biru, Panggung Harjo, Kecamatan Sugihan Kanan, Kabupaten Ogan
    Komering Ilir (OKI). Untuk Propinsi NTB lokasi penelitian adalah Desa Labangka I-V,
    Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sedangkan untuk Propinsi NTT adalah Desa Pussu
    dan Oebaki Kecamatan Kuanfatu serta Desa Oebobo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten
    Timor Tengah Selatan. Pengamatan dilaksanakan dari akhir bulan September sampai pertengahan
    Januari 1999.
    Dalam periode kegiatan produksi padi MH keterlibatan tenaga kerja menunjukkan
    dinamika yang suram dengan kondisi fisik tanaman dan jenis kegiatan. Saat musim tanam
    (Oktober) kebutuhan tenaga kerja keluarga meningkat dengan perbandingan tenaga pria masih
    lebih besar dari pada tenaga kerja wanita. Dalam periode pemeliharaan selanjutnya (Nopember-
    Desember) terjadi penurunan kebutuhan tenaga kerja dan perubahan perbandingan keterlibatan
    gender dimana wanita lebih banyak. Hal ini disebabkan karena terjadinya migrasi keluar tenaga
    kerja pria untuk kegiatan off farm.
    Menjelang panen terjadi migrasi masuk dan berlangsung sampai masa persiapan lahan
    pertanaman padi gadu (Februari-Maret). Dalam kegiatan penebasan muncul kelembagaan plong
    yaitu kelompok kerja yang beranggotakan beberapa orang laki-laki terutama di wilayah Sugihan
    Kanan, luas pertanaman padi gadu hanya meliputi 20-25 persen lahan, sehingga sebagian lainnya
    melakukan persiapan tanam palawija. Dalam musim padi gadu proses migrasi ke luar
    berlangsung lebih awal dan migrasi masuk dalam bulan Juni-Juli. Dalam pelaksanaan penebasan
    lahan bagi kelompok yang aktif dikerjakan dengan mekanisme gotong royong kelompok satu
    hamparan satu domisili berjumlah sekitar 8 orang dengan upah berkisar antara Rp.80.000 sampai
    dengan Rp.100.000.
    Migrasi ke luar dilakukan petani di Sugihan Kanan hanya sebatas ke luar desa 97 persen
    dan 3 persen ke luar propinsi. Petani Karang Agung Ulu umumnya ke luar desa di kecamatan
    yang sama. Migrasi jarak pendek dengan pola sirkulasi meliputi 87 persen petani di Sugihan
    Kanan dan 100 persen di Karang Agung Ulu. Di Sugihan Kanan 13 persen petani lainnya
    melakukan migrasi dengan pola komutasi. Migrasi dilaksanakan oleh petani Sugihan Kanan
    karena daya tarik menerima uang tunai/upah, dikombinasi oleh faktor pendorong kebutuhan yang sudah biasa besar, rendahnya produktivitas, kegagalan panen dan kebutuhan modal.
    Kelembagaan suprastruktur yang banyak dikoordinasikan dengan maksud mencapai
    sasaran bersama ialah pembinaan dalam rangka pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dalam
    setiap subsistem agribisnis melalui program KUT dan kredit pengadaan pangan melalui KUD
    dan program KMKP.
    Kehadiran kelembagaan P3A yang diintroduksikan oleh PU tidak selalu diketahui oleh
    petani, seperti di Karang Agung hanya 66 persen dan di Sugihan Kanan hanya satu persen petani
    mengetahuinya. Dengan demikian, P3A di Karang Agung lebih berkembang baik dari pada di
    Sugihan Kanan. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam komunikasi antar pengelola,
    kelompok dan petani dan kelemahan proses sosialisasi kehadiran dan fungsi kelembagaan
    tersebut. Seorang petugas dalam P3A ialah ulu-ulu mengatur pemasukan dan pengeluaran air
    melalui pintu ai dan biasanya mendapat insentif bagian dari panen padi sebitar 20
    kg/tahun/anggota yang diserahkan oleh setiap anggota P3A. Berbagai kendala menghalangi
    pengaktifan kelembagaan ini terutama dari aspek teknis lahan dan kekompakan dan kesiapan
    individu petani dalam mengolah lahan masing-masing.
    Siklus iklim kering panjang 5 tahun sekali menimbulkan budaya sonor. Pada saat tersebut
    petani berkesempatan menanam padi sampai 2,5 kali lipat luas tanam musim biasa dengan biaya
    murah. Permasalahan pada pertanaman sonor adalah kebutuhan tenaga panen, lebih-lebih jatuh
    pada musim hujan. Oleh karenanya bawon pada pertanaman sonor sangat tinggi dari 1 : 5 atau 1 :
    7 pada musim biasa naik menjadi 1 : 3 atau 1 : 2.
    Norma upah dalam pengolahan lahan dapat tunai maupun dibayar setelah panen (yarnen).
    Pembayaran yarnen lebih tinggi (20-25%), namun dapat dimodifikasi hanya sebagian saja yang
    dibayar setelah panen. Kelembagaan yarnen sebagai norma merupakan satu fenomena yang
    terjadi untuk memecahkan masalah kebutuhan tenaga kerja lahan pada saat petani tidak memiliki
    biaya untuk membayar upah secara tunai. Di sisi penyewa lahan, kelembagaan yarnen
    memberikan peluang untuk memilih operator dengan keterampilan tinggi agar dihasilkan olahan
    tanah yang baik.
    Lembaga pasar dan pemasaran untuk hasil pertanian terutama padi adalah unit
    penggilingan, kalangan (pasar mingguan), kios atau warung, dan pemilik tongkang. Unit
    penggilingan selain menampung beras juga memperoleh jasa giling (sepersepuluh bagian dari
    beras hasil giling) dan dedak. Unit-unit tersebut juga dapat berfungsi ganda dengan menyediakan
    jasa sebagai penyalur sarana dan jasa produksi dan kebutuhan lain dengan fasilitas yarnen. Dari
    unit penggilingan penjualan beras dapat melalui pedagang perantara (boss tongkang) maupun
    langsung di Palembang. Penjualan langsung meliputi sebagian kecil karena penuh risiko dan
    persaingan tajam. Hubungan antara pedagang dan atau unit penggilingan dengan petani
    cenderung bersifat patron-client relationship, bercirikan saling ketergantungan dan saling
    menjamin kelangsungan hidupnya.
    Kelembagaan pendukung sektor pertanian di pedesaan pasang surut dapat bersifat formal
    (yang disponsori dan dibantu dananya oleh pemerintah untuk memberdayakan petani secara
    berkelompok) dan nonformal (yang terbentuk sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan aktual
    8
    petani). Lembaga formal misalnya struktur penyuluhan dari WKBPP sampai WKPP. Kelangkaan
    sumber daya manusia masih mengharuskan beberapa orang petugas bertugas rangkap, yang
    merupakan penghambat kelancaran arus informasi dan teknologi. Kelembagaan formal KUD
    yang dimaksudkan dapat berperan ganda, kehadirannya sering kurang berfungsi karena batasanbatasan
    formal yang sering bergesek dengan pemahaman petani. Seringkali peran yang tidak
    berfungsi dari KUD dilaksanakan oleh lembaga nonformal yang tidak memiliki batasan formal,
    dan lebih sering mewujudkan keinginan petani, misalnya fungsi sebagai lembaga penyalur kredit
    dan keuangan.
    Pola SUP jagung di NTB dan NTT telah melibatkan: (a) sejumlah 3.329 petani mitra,
    meliputi 4.605 Ha di NTB dan sejumlah 4.290 petani mitra, meliputi 2.171 Ha di NTT, (b) PT
    Karya Dharma Malang, sebagai pemasok benih jagung Bisma, (c) PT Monagro Kimia Jakarta,
    sebagai pemasok herbisida dan sprayer, (d) BRI Cabang Sumbawa dan Cabang TTS sebagai
    penyalur kredit KUT, dan (e) PT Citra Gemini Mulia (CGM) Surabaya, sebagai pembeli semua
    hasil jagung Bisma dari petani mitra (Badan Litbang Pertanian, 1998).
    Beberapa hal yang mendukung kelancaran kemitraan adalah mulai dari yang relatif paling
    penting yaitu kondisi lahan petani yang sangat mendukung SUP Jagung. Kemampuana petani
    menekan biaya produksi dengan mensubstitusi beberapa input, kemampuan teknis petani,
    ketersediaan tenaga kerja keluarga yang cukup untuk usaha tani jagung dan skala usaha yang
    fleksibel sesuai dengan kemampuan modal yang dimiliki.
    Dalam upaya restrukturisasi pola kemitraan kelembagaan pedesaan di tingkat petani
    sebagai pelaku utama proses produksi pertanian berwawasan agribisnis diperlukan strategi
    pengembangan dan pemberdayaan (development and revitalization) komponen kelembagaan
    agribisnis secara lengkap dalam tiap subsistem agribisnis. Kehilangan salah satu komponen
    seperti yang dijumpai di NTB dan NTT menyebabkan timbulnya kelemahan posisi pihak tertentu.
    Strategi pembentukan komponen-komponen yang mendukung
    perkembangan tiap subsistem hendaknya dilanjutkan dengan upaya pembangunan jiwa
    wiraswasta dan kemitraan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermitra. Bila
    memungkinkan pihak petani produsen hendaknya memperoleh keuntungan finansil (economic
    profit) dan keuntungan sosial (social benefit) yang memadai dari pola kemitraan yang melibatkan
    mereka.
    Beberapa pendekatan pola kemitraan yang dapat disusun antara lain adalah: (a) pola
    kemitraan kerjasama ekonomi yang berorientasi pada keuntungan finansil antara petani dengan
    pengusaha (swasta) yang dibentuk dan beroperasi di tingkat lokal. Perusahaan lokal ini
    hendaknya menempatkan diri sebagai perusahaan katalis yang berfungsi membimbing secara
    dekat, namun tidak mencampuri proses pengambilan keputusan oleh petani atau kelompok petani
    yang dibimbing; (b) pola kemitraan kerjasama (koperasi lokal) yang dibentuk sesuai dengan
    kebutuhan dan tujuan riil petani dan kelompok tani. Implementasi pendekatan ini berupa
    penghimpunan usaha sejenis seperti usaha produksi, usaha pengolahan pascapanen, sortasi dan
    grading, dan usaha pengolahan produk siap pakai atau siap saji; dan (c) di tingkat kabupaten atau
    regional kelompok tani yang telah berkembang hendaknya dipersiapkan untuk mengembangkan
    kemitraan ekonomi dalam skala besar dalam bentuk perusahaan pertanian besar yang
    memproduksi komoditas baku dan produk olahan. Pada hierarki ini juga dilakukan
    penghimpunan usaha sejenis yang lebih berorientasi pasar nasional dan global.
    Hal-hal yang dapat dilakukan untuk maksud di atas adalah: (a) menggalakkan peran
    kelembagaan pemerintah; (b) meningkatkan kualitas infrastuktur fisik; (c) menggalakkan peran
    sarana dan prasarana penyuluhan; dan (d) meningkatkan partisipasi perusahaan mitra.

  7. MAAF pak, saya dari kelompok 1.
    saya lupa menaruh judul, judul yang kami resume untuk kelompok 1 yaitu KAJIAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS DALAM MENDUKUNG
    PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PERTANIAN BERBASIS AGROEKOSISTEM
    Terima kasih pak…

  8. NAMA ANGGOTA KELOMPOK:

    1. Syamsul Bahri (D1B010006)
    2. Nuraini (D1B010008)
    3. Eky Handriyani (D1B010014)
    4. Sugiyem (D1B010017)
    5. Sari Novita (D1B010030)
    6. Dhikdaya Manggala Putra (D1B010035)

    PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI UNTUK MENINGKATKAN POSISI TAWAR PETANI
    Oleh : Sesbany (Dosen STPP Medan)

    Kelembagaan petani memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompoktani). Lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
    Menurut Akhmad (2007), upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan :
    a. Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran.
    b. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif.
    c. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian.

    Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan ekonomi pedesaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian/kelompok tani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan.

    PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

    Petani jika berusahatani secara individu akan terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah.
    Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal permodalan. Akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah, inefisien skala usaha karenaumumnya berlahan sempit, dan karena terdesak masalah keuangan posisi tawar ketika panen lemah. Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten), dan belum berorientasi pasar.

    KESADARAN BERKELOMPOK

    Tujuannya adalah (1) untuk mengorganisasikan kekuatan para petani dalam memperjuangkan hak-haknya, (2) memperoleh posisi tawar dan informasi pasar yang akurat terutama berkaitan dengan harga produk pertanian dan (3) berperan dalam negosiasi dan menentukan harga produk pertanian yang diproduksi anggotanya (Masmulyadi, 2007). Dengan terbangunnya kesadaran, maka diharapkan petani mampu berperan sebagai kelompok yang kuat dan mandiri, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya dan memiliki akses pasar dan akses perbankan.

    PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

    Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan berkelanjutan adalah :

    1. Prinsip otonomi (spesifik lokal). Pengertian prinsip otonomi disini dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu :

    a. Otonomi individu.
    Pada tingkat rendah, makna dari prinsip otonomi adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari sang pencipta (Basri, 2005).

    b. Otonomi desa (spesifik lokal).
    Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri (spesifik lokal).

    2. Prinsip pemberdayaan.
    Pemberdayaan mengupayakan bagaiamana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian (Payne, 1997).

    Pada proses pemberdayaan, ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani (Saptana, dkk, 2003) yaitu :
    a. Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri.
    b. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

    Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan , meliputi :
    a. Pola pengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensifikasi lahan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan.
    b. Perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial (pendidikan, gizi, kesehatan, dan lain-lain).
    c. Program memperkuat prasarana kelembagaan dan keterampilan mengelola kebutuhan pedesaan

    3. Prinsip kemandirian lokal.
    Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi.
    Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai serangkaian upaya mekanistis yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis. Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini (Amien, 2005).

  9. NAMA ANGGOTA KELOMPOK:

    1. Syamsul Bahri (D1B010006)
    2. Nuraini (D1B010008)
    3. Eky Handriyani (D1B010014)
    4. Sugiyem (D1B010017)
    5. Sari Novita (D1B010030)
    6. Dhikdaya Manggala Putra (D1B010035)

    PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI UNTUK MENINGKATKAN POSISI TAWAR PETANI
    Oleh : Sesbany (Dosen STPP Medan)

    Kelembagaan petani memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompoktani). Lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
    Menurut Akhmad (2007), upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan :
    a. Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran.
    b. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif.
    c. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian.

    Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan ekonomi pedesaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian/kelompok tani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan.

    PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

    Petani jika berusahatani secara individu akan terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah.
    Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal permodalan. Akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah, inefisien skala usaha karena umumnya berlahan sempit, dan karena terdesak masalah keuangan posisi tawar ketika panen lemah. Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten), dan belum berorientasi pasar.

    KESADARAN BERKELOMPOK

    Tujuannya adalah (1) untuk mengorganisasikan kekuatan para petani dalam memperjuangkan hak-haknya, (2) memperoleh posisi tawar dan informasi pasar yang akurat terutama berkaitan dengan harga produk pertanian dan (3) berperan dalam negosiasi dan menentukan harga produk pertanian yang diproduksi anggotanya (Masmulyadi, 2007). Dengan terbangunnya kesadaran, maka diharapkan petani mampu berperan sebagai kelompok yang kuat dan mandiri, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya dan memiliki akses pasar dan akses perbankan.

    PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

    Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan berkelanjutan adalah :

    1. Prinsip otonomi (spesifik lokal). Pengertian prinsip otonomi disini dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu :

    a. Otonomi individu.
    Pada tingkat rendah, makna dari prinsip otonomi adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari sang pencipta (Basri, 2005).

    b. Otonomi desa (spesifik lokal).
    Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri (spesifik lokal).

    2. Prinsip pemberdayaan.
    Pemberdayaan mengupayakan bagaiamana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian (Payne, 1997).

    Pada proses pemberdayaan, ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani (Saptana, dkk, 2003) yaitu :
    a. Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri.
    b. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

    Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan , meliputi :
    a. Pola pengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensifikasi lahan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan.
    b. Perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial (pendidikan, gizi, kesehatan, dan lain-lain).
    c. Program memperkuat prasarana kelembagaan dan keterampilan mengelola kebutuhan pedesaan

    3. Prinsip kemandirian lokal.
    Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi.
    Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai serangkaian upaya mekanistis yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis. Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini (Amien, 2005).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s